Home
/
Digilife

Diduga Bobol 10 Lembaga Negara, Apa itu Ransomware Thanos?

Diduga Bobol 10 Lembaga Negara, Apa itu Ransomware Thanos?
Vina Insyani13 September 2021
Bagikan :

Uzone.id - Keamanan siber lembaga Indonesia kembali mendapat ancaman dari pihak luar. Belum lama ini, aplikasi eHAC milik Kemenkes menjadi perbincangan ramai karena data-data penggunanya mengalami kebocoran data. 

Kali ini, laporan terbaru yang dipublikasikan The Record Media, Insikt Group, menemukan adanya serangan private ransomware bernama Thanos pada 10 lembaga dan Kementerian Republik Indonesia. 

Diketahui, private ransomware bernama Thanos ini dilakukan oleh sekelompok hacker asal Tiongkok bernama Mustang Panda Group.

Baca juga: Hacker China Retas 10 Lembaga dan Kementerian RI

Dari keterangan resmi yang dikirimkan ke Uzone.id, Minggu, 12/09/2021,  pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, “kami telah mencoba melakukan profiling threat actor. Mustang Panda adalah hacker group yang sebagian besar anggota dari Tiongkok dimana grup ini membuat private ransomware yang dinamakan Thanos.”

Pratama juga menjelaskan mengenai kinerja dari ransomware ini. 

Ransomware Thanos dapat mengakses data dan credential login pada device PC yang kemudian mengirimkannya ke CNC (Command and Control) bahkan hacker bisa mengontrol sistem operasi target, kata Pratama.

“Private ransome Thanos mempunyai 43 konfigurasi yang berbeda utk mengelabui firewall dan anti virus, sehingga sangat berbahaya,” terangnya.

Kaspersky, dalam keterangan resmi yang diterima Uzone.id, Senin, 13/09/2021, menambahkan bahwa HoneyMyte yang dikenal juga sebagai Bronze President, Temp.Hex dan Mustang Panda tertarik untuk mengumpulkan intelijen geopolitik dan ekonomi di Asia dan Afrika.

Baca juga: Serangan Ransomware Thanos Sudah Diperingatkan Sejak Juni 2021, Kementerian Cuek

“Berdasarkan penargetan organisasi pemerintah di Asia dan Afrika, kami menilai bahwa salah satu motivasi utama HoneyMyte adalah mengumpulkan intelijen geo-politik dan ekonomi,” kata Kaspersky.

Sebelumnya, Pratama Persadha mengatakan segala langkah yang diperlukan harus segera dilakukan pemerintah. Untuk mengetahui apakah tindak spionase ini terkait dengan konflik Laut China Selatan yang beberapa tahun terakhir meningkat di kawasan Asia tenggara.

populerRelated Article